Monitorberita.id, Lampung Tengah – Belasan lembaga dan lintas organisasi yang tergabung dalam ‘Gerakan Lembaga Antar Lintas Organisasi Bersatu’, se-Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), menggelar rapat membahas dan memantapkan rencana aksi damai di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamteng, yang digelar di Sekretariat Kantor PWRI, Jalan Lintas Sumatra, Gunungsugih, Kamis (9/10/2025).
Rencana aksi tersebut sebagai bentuk ketidakpercayaan baik dari lembaga, organisasi dan masyarakat Lamteng, terhadap kinerja Kejari Lamteng, dalam memproses dan menangani laporan selama ini dianggap lambat, dan tidak ada yang di proses secara tuntas.
Menurut Ketua Laskar Lamteng, Yunisa Putra menyebut bahwa, bedasarkan Undang-undang yang mengatur kebebasan dalam menyampaikan pendapat ke publik, sesuai dengan UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan dasar dari pada aksi yang rencananya akan di gelar pada, Kamis 16 Oktober 2025 adalah mengkritisi terkait kinerja Kejari Lamteng, dalam menangani aduan dan laporan selama ini.
“Kami merasa memiliki dan cinta Kabupaten ini. Untuk itu, kami Aliansi lembaga lintas organisasi khususnya yang ada di Kabupaten Lamteng menyampaikan suara, mengkritik dan mendesak agar pihak Kejari bisa menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel dan tidak berpihak pada kepentingan,” ungkap Yunisa.
Dia menyebut, aksi yang akan digelar di Kejaksaan Negeri Lamteng tersebut, direncanakan akan melibatkan gabugan aliansi lembaga lintas organisasi Se-Lamteng. Sebab, kita mengajak semua organisasi dan terbuka untuk semuanya.
Dalam pelaksanaan aksi nanti, akan kita sampaikan beberapa point yang menjadi isu strategis di Kabupaten Lamteng.
Selain itu, kritik membangun juga akan kita sampaikan ke Kejari Lamteng. Dimana kami sebagai ormas banyak menduga kinerja Kejari Lamteng patut dipertanyakan. Sebab, selama ini tidak dapat menyelesaikan semua laporan masyarakat dengan tuntas.
Pemkab Lamteng Kejar terget Vaksinasi Dosis Dua, Sebelum Ramadan Bupati Musa Minta Capai 70 Persen
“Salah satunya, laporan Laskar soal dugaan gratifikasi aliran paket proyek di fraksi PDI Perjuangan Lamteng, yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lebih tidak ada progresnya, bahkan hingga saat ini terlapor baik pemberi maupun penerima dalam dugaan gratifikasi itu tidak ada yang di panggil untuk dimintai keterangannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua PWRI Lamteng Ferry Arief menyebut, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lamteng, tidak ada keterbukaan, bahkan di era pemerintahan Bupati Lamteng saat ini, mulai membangun pemerintahan dengan “Politik Dinasti” yang mampu menimbulkan KKN. Sebab, kursi strategis dilingkup Pemkab Lamteng diisi oleh pejabat-pejabat yang disinyalir masih keluarga Bupati. Artinya, banyak isu-isu yang berkembang tanpa adanya tindaklanjut dari APH.
“Aksi yang akan kita lakukan murni suara dari rekan-rekan lembaga, organisasi, dan masyarakat Kabupaten Lamteng. Kita mengakomodir suara dan semua permasalahan yang selama ini menjadi dilema yang tidak ada kejelasan, baik aduan, maupun laporan yang masuk ke APH khususnya di Kejari Lamteng, hal itu seolah-olah hilang tidak ada keputusan pasti,” ungkap Ferry.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Lesper Bustamhadi, bahwa aksi yang akan dilakukan murni, dan netral aspirasi mewakili masyarakat. Artinya, kalau bukan kita yang merasa memilki Lamteng, siapa yang mau perduli dengan Kabupaten ini agar bisa berjalan lebih baik, bukan hanya sekedar Visi Misi saat kampanye.
“Kita menduga dengan luasnya kewenangan Kejaksaan, membuat kinerja Adhyaksa itu tidak fokus untuk menangani laporan, dan aduan dari masyarakat. Sehingga kami berinisiatip untuk menyapa dengan cara aksi,” tukas Bustamhadi.
Diketahui, 12 Lembaga, lintas organisasi yang tergabung dalam Gerakan Lembaga Antar Lintas Organisasi Bersatu se-Kabupaten Lamteng seperti, Laskar Lamteng, PWRI, Basmi, Lembaga Lesper, ormas PGK, GMBI, IWO, LPPN-RI, Lembaga Aliansi, Bara JP, JMI, Fored. (
