Monitorberita.id, Lampung Timur — Polemik internal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lampung Timur kembali memanas. Sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) mempertanyakan keabsahan kepengurusan KONI Lampung Timur di bawah pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Arif Wijaya Putra dan mendesak KONI Provinsi Lampung segera mengambil langkah tegas dengan membentuk caretaker.
Kisruh tersebut mencuat menyusul kegiatan Stadium General dan Rapat Koordinasi KONI Lampung Timur yang digelar pada Senin (25/05/2026). Sejumlah pengurus cabor memilih tidak menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinan Plt Ketua Umum KONI Lampung Timur yang dinilai tidak sesuai dengan aturan AD/ART serta Peraturan Organisasi KONI.
Beberapa pengurus cabor menilai kegiatan tersebut tidak melibatkan seluruh cabang olahraga yang sebelumnya telah mengikuti verifikasi faktual oleh KONI Provinsi Lampung dalam rangka persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung 2026.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan penyampaian dalam undangan kegiatan yang mencantumkan Bupati Lampung Timur sebagai salah satu keynote speaker. Namun dalam pelaksanaannya, Bupati Lampung Timur disebut hanya hadir singkat tanpa memberikan sambutan resmi dan langsung meninggalkan lokasi usai sesi foto bersama.
Arip Setiawan, salah satu penggiat olahraga sekaligus pengurus cabang olahraga yang mewakili sejumlah cabor, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diharapkan dapat menjadi jembatan penyelesaian konflik yang berkepanjangan di tubuh KONI Lampung Timur.
“Menjelang Porprov 2026, organisasi olahraga membutuhkan kepastian arah dan stabilitas pembinaan atlet. Masa bhakti kepengurusan KONI Lampung Timur juga telah berakhir, sehingga KONI Provinsi Lampung seharusnya segera mengambil alih dengan membentuk caretaker sesuai aturan organisasi,” ujar Arip.
Menurutnya, desakan pembentukan caretaker muncul bukan hanya karena adanya penolakan dari sejumlah cabor, tetapi juga karena sikap Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang dinilai belum mengakui keberadaan kepengurusan saat ini.
Arip juga menyoroti penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan tersebut yang dilaksanakan di aula atas Kantor Bupati Lampung Timur. Ia meminta Pemkab Lampung Timur lebih bijak dalam menyikapi persoalan administrasi penunjukan Plt Ketua Umum KONI agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun persoalan hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai kesalahan prosedur administrasi ini berdampak terhadap tata kelola organisasi maupun penggunaan anggaran hibah yang berpotensi memiliki konsekuensi hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arip mengaku pesimistis target prestasi Lampung Timur pada Porprov Lampung 2026 dapat tercapai apabila konflik internal KONI tidak segera diselesaikan.
“Jika kondisi kepengurusan KONI Lampung Timur masih seperti sekarang, saya pribadi meragukan target prestasi pada Porprov Lampung bisa diraih,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KONI Provinsi Lampung belum memberikan kepastian jadwal resmi pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Lampung Timur. Namun sejumlah pengurus cabor berharap agenda tersebut segera direalisasikan demi menjaga stabilitas organisasi serta fokus pembinaan atlet di daerah.
Pewarta AM
