Monitorberita.id, Lampung Tengah — Gelombang kritik publik dan masyarakat Lampung Tengah menyuarakan tuntutan agar Plt Bupati Lampung Tengah, Komang Koheri, segera mundur dari jabatannya.
Tuntutan ini mengemuka seiring dengan munculnya sorotan tajam terhadap pengelolaan APBD Perubahan 2026 dan kinerja pemerintah daerah.
Masyarakat menuntut adanya evaluasi serta pertanggungjawaban transparan atas tata kelola pemerintahan dan kebijakan anggaran yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan publik.
Poin-Poin Kritik Utama Masyarakat:
1.APBD Perubahan 2026 Tidak Terlaksana
Pelaksanaan anggaran perubahan tahun 2026 dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya, menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas dan tata kelola anggaran daerah.
2 Kejelasan Nasib Gaji PPPK Paruh Waktu
Masyarakat dan tenaga kerja mempertanyakan kepastian serta kejelasan nasib gaji guru/pegawai PPPK paruh waktu di Kabupaten Lampung Tengah.
3 Sorotan terhadap Program PBI Jaminan Kesehatan
Pelaksanaan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dinilai bermasalah dan dipertanyakan efektivitasnya dalam menjangkau warga yang membutuhkan.
4 Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat Alami Ketimpangan
Alokasi anggaran pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat menjadi sorotan utama publik.
Masyarakat menegaskan pesan bahwa "Suara rakyat tidak boleh diabaikan" dan "Suara masyarakat harus didengar". Mereka mendesak adanya langkah konkrit dan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Plt Bupati Komang Koheri demi terciptanya tatanan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
