Monitorberita.id, Lampung Tengah – Ratusan juta rupiah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalir ke SD Negeri 1 Purworejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Namun, besarnya anggaran tersebut berbanding terbalik dengan kondisi fisik sekolah yang terlihat memprihatinkan.
Hasil pantauan di lapangan menunjukkan kondisi bangunan sekolah yang dinilai kurang mendapatkan pemeliharaan. Beberapa bagian plafon ruang kelas terlihat jebol, cat dinding mengelupas, serta sejumlah fasilitas sekolah tampak tidak terawat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan Dana BOS, khususnya pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang dapat dibiayai sesuai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS. Perbedaan antara besarnya anggaran yang diterima dengan kondisi riil sekolah di lapangan dinilai perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi dari instansi yang berwenang.
Untuk memenuhi asas keberimbangan pemberitaan, media telah berupaya melakukan konfirmasi dengan menemui Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala SD Negeri 1 Purworejo, Sutarti. Namun, yang bersangkutan tidak berhasil ditemui. Seorang guru yang berada di sekolah menyampaikan bahwa Kepala Sekolah
"Masih rapat, Kamis (23/7/2026)."
Saat ditanya siapa yang dapat memberikan keterangan mewakili pihak sekolah, guru tersebut menjawab,
"Di sini tidak ada wakil kepala sekolah kalau SD, Pak."
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SD Negeri 1 Purworejo selaku Kuasa Anggaran belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi bangunan sekolah maupun penggunaan Dana BOS selama beberapa tahun terakhir.
Adapun besaran Dana BOS yang diterima SD Negeri 1 Purworejo yaitu:
Tahun 2025 sebesar Rp200.220.000.
Tahun 2024 sebesar Rp186.120.000.
Tahun 2023 sebesar Rp175.780.000.
Tahun 2022 sebesar Rp204.920.000.
Total Dana BOS yang diterima selama empat tahun tersebut mencapai Rp767.040.000.
Media ini akan terus melakukan penelusuran dengan menguraikan secara rinci penggunaan Dana BOS SD Negeri 1 Purworejo pada setiap komponen belanja berdasarkan dokumen yang diperoleh. Selain itu, media akan berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah serta Kejaksaan Negeri untuk meminta tanggapan dan mendorong pengawasan sesuai kewenangan masing-masing apabila ditemukan indikasi yang perlu ditindaklanjuti.
Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan anggaran pendidikan. Publik dapat mendorong Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, maupun instansi pengawas lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana BOS di sekolah-sekolah dasar negeri di Kecamatan Kota Gajah apabila terdapat dugaan penyimpangan atau ketidaksesuaian penggunaan anggaran.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mencegah terulangnya permasalahan serupa dalam pengelolaan dana pendidikan.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Kepala SD Negeri 1 Purworejo maupun pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pewarta AM
