 |
| Ilustrasi |
Monitorberita.id, Bandar Lampung — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Lampung menyatakan keberatan atas pengangkatan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Sikap tersebut disampaikan Ketua DPD Bara JP Provinsi Lampung, Faisol Sanjaya, melalui siaran pers tertanggal 3 Oktober 2026. Bara JP Lampung menilai pengangkatan Syahganda menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi politik dan penghargaan terhadap relawan yang selama ini mendukung pemerintahan.
Syahganda Nainggolan sendiri resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah bersama Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Dalam siaran persnya, Bara JP Lampung menyoroti rekam jejak Syahganda yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis yang kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo.
ANTARA mencatat Syahganda pernah aktif dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia bersama sejumlah aktivis KAMI divonis penjara pada 2020 terkait perkara yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang menimbulkan keonaran. Syahganda kemudian menyelesaikan masa hukumannya pada 2021.
Selain itu, pada Pemilu Presiden 2024, Syahganda tercatat sebagai salah satu juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Ia juga ikut menggalang dukungan alumni ITB untuk pasangan AMIN.
Sikap politik Syahganda terhadap pemerintahan sebelumnya juga terlihat dari sejumlah pernyataannya pada 2024. Dalam sebuah pernyataan pada Februari 2024, misalnya, ia mengkritik keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam politik partisan dan meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari pencalonan sebagai calon wakil presiden.
Faisol mengatakan, latar belakang tersebut menjadi alasan Bara JP Lampung mempertanyakan keputusan pemerintah mengangkat Syahganda ke posisi strategis dalam pemerintahan.
“Musuh diberi karpet merah, sementara prajurit dibiarkan berdiri di luar istana,” demikian salah satu pernyataan Bara JP Lampung dalam siaran persnya.
Bara JP Lampung menyebut pengangkatan tersebut sebagai bentuk “cacat logika kekuasaan” dan menilai keputusan itu berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan relawan yang selama ini mendukung pemerintahan.
Namun, penilaian tersebut merupakan sikap politik organisasi Bara JP Lampung dan bukan keterangan resmi pemerintah mengenai alasan Presiden Prabowo memilih Syahganda.
Dalam kesempatan setelah pelantikan, Syahganda justru menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar komunikasi pemerintah digunakan sebagai alat untuk memperkuat persatuan nasional.
Syahganda mengatakan Bakom akan diarahkan untuk menyampaikan pesan pembangunan dan gagasan utama Presiden secara transparan serta inklusif kepada masyarakat.
Tiga Alasan Bara JP Lampung
Dalam siaran pers tersebut, Bara JP Lampung mengemukakan tiga alasan utama keberatannya.
Pertama, organisasi tersebut menilai pengangkatan Syahganda dapat mengurangi makna pengorbanan para relawan yang selama ini mendukung pemerintahan.
Kedua, Bara JP Lampung mengkhawatirkan munculnya persepsi bahwa sikap keras terhadap pemerintah justru dapat menjadi jalan menuju jabatan ketika terjadi perubahan konfigurasi politik.
Ketiga, organisasi tersebut mempertanyakan pengangkatan seseorang yang sebelumnya berada di luar pemerintahan untuk menduduki posisi yang berkaitan langsung dengan komunikasi pemerintah.
Bara JP Lampung juga menggunakan istilah “musuh dalam selimut” untuk menggambarkan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan munculnya perbedaan kepentingan di dalam pemerintahan.
Tiga Tuntutan
Atas dasar sikap tersebut, DPD Bara JP Lampung melalui Faisol Sanjaya menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto mencabut Keputusan Presiden terkait pengangkatan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Kedua, meminta pemerintah membuka informasi mengenai proses dan pihak yang mengusulkan atau memberikan dukungan terhadap nama Syahganda hingga akhirnya dipilih untuk menduduki jabatan tersebut.
Ketiga, meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada para relawan yang selama ini mendukung pemerintahan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari pihak Istana mengenai tuntutan DPD Bara JP Lampung tersebut.
Sementara itu, setelah dilantik, Syahganda menyatakan akan menjalankan tugasnya dengan fokus memperkuat komunikasi pemerintah dan persatuan nasional.
Pewarta AM
