Ketika ketua panitia mengaku tak memahami anggaran, sementara ketebalan material dipertanyakan, publik pun berhak bertanya: sejauh mana pengawasan dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan kualitas pembangunan sekolah ini?
Kondisi ini memunculkan dugaan manajemen yang tidak tertata. Ibarat “manajemen sate”, mulai dari menusuk, membakar, hingga menjual seolah dilakukan sendiri, sementara pihak lain yang semestinya terlibat justru mengaku tidak mengetahui prosesnya. Publik pun patut mempertanyakan sejauh mana P2SP dilibatkan dalam perencanaan, pengadaan, dan pengawasan kegiatan revitalisasi tersebut.
Saat dikonfirmasi awak media, Ketua P2SP SDN 2 Telogorejo, Suhadi, mengaku masih bingung mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang harus dijalankannya sebagai ketua panitia.
“Saya hanya dikasih tugas sama kepsek untuk mengawasi saja,” ujar Suhadi Kamis (15/10/2026).
Ia juga mengaku tidak mengetahui RAB maupun proses pembelian material yang digunakan dalam pekerjaan revitalisasi sekolah tersebut.
“Untuk RAB saya tidak tahu dan untuk belanja tidak mengetahui, hanya diberi tugas cari pekerja di awal itu saja,” ungkapnya.
Sorotan berikutnya berkaitan dengan material rangka baja yang telah terpasang di lokasi kegiatan. Berdasarkan pengukuran menggunakan alat ukur ketebalan atau sigmat yang dilakukan awak media, ketebalan material yang diukur tercatat sekitar 0,6 milimeter.
Saat ditanya mengenai hasil pengukuran sigmat tersebut, Kepala SDN 2 Telogorejo, Siti Kalimah, menyatakan bahwa rangka baja yang digunakan telah memenuhi standar SNI dan memiliki ukuran 0,75 milimeter.
“Kerangka baja sudah SNI merek Sunplus dengan ukuran 0,75,” jawab Siti Kamis, (15/10/2026).
Pernyataan kepala sekolah tersebut menjadi bagian penting dalam persoalan ini. Pasalnya, hasil pengukuran awal media menunjukkan angka berbeda dari ukuran yang disampaikan pihak sekolah.
Ditambah lagi Kepala SDN 2 Telogorejo, Siti Kalimah, menjelaskan bahwa pembelian kebutuhan revitalisasi dilakukan oleh dirinya bersama bendahara.
“Untuk semua yang belanja saya dan bendahara dan terkait pembelian kerangka baja telah berkordinasi dengan konsultan dan pengawas" jelas Siti.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran P2SP dalam proses pengadaan dan pengawasan revitalisasi sekolah. Pasalnya, Ketua P2SP, Suhadi, mengaku tidak mengetahui RAB maupun proses belanja material, sementara kepala sekolah menyebut pembelian dilakukan oleh dirinya bersama bendahara serta telah dikoordinasikan dengan konsultan dan pengawas.
Dinas pendidikan, pengawas teknis, maupun instansi yang berwenang perlu memeriksa dokumen perencanaan, spesifikasi material, bukti pembelian, serta kondisi rangka baja yang telah terpasang. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan secara objektif dengan melibatkan tenaga teknis yang kompeten agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, hasil pengukuran media tersebut masih memerlukan verifikasi teknis dan pencocokan dengan dokumen pekerjaan. Belum dapat disimpulkan adanya pelanggaran atau penyimpangan anggaran hanya berdasarkan pengukuran awal dan keterangan mengenai pembagian tugas panitia.
Saat dikonfirmasi awak media, Ketua P2SP SDN 2 Telogorejo, Suhadi, mengaku masih bingung mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang harus dijalankannya sebagai ketua panitia.
“Saya hanya dikasih tugas sama kepsek untuk mengawasi saja,” ujar Suhadi Kamis (15/10/2026).
Ia juga mengaku tidak mengetahui RAB maupun proses pembelian material yang digunakan dalam pekerjaan revitalisasi sekolah tersebut.
“Untuk RAB saya tidak tahu dan untuk belanja tidak mengetahui, hanya diberi tugas cari pekerja di awal itu saja,” ungkapnya.
Sorotan berikutnya berkaitan dengan material rangka baja yang telah terpasang di lokasi kegiatan. Berdasarkan pengukuran menggunakan alat ukur ketebalan atau sigmat yang dilakukan awak media, ketebalan material yang diukur tercatat sekitar 0,6 milimeter.
Saat ditanya mengenai hasil pengukuran sigmat tersebut, Kepala SDN 2 Telogorejo, Siti Kalimah, menyatakan bahwa rangka baja yang digunakan telah memenuhi standar SNI dan memiliki ukuran 0,75 milimeter.
“Kerangka baja sudah SNI merek Sunplus dengan ukuran 0,75,” jawab Siti Kamis, (15/10/2026).
Pernyataan kepala sekolah tersebut menjadi bagian penting dalam persoalan ini. Pasalnya, hasil pengukuran awal media menunjukkan angka berbeda dari ukuran yang disampaikan pihak sekolah.
Ditambah lagi Kepala SDN 2 Telogorejo, Siti Kalimah, menjelaskan bahwa pembelian kebutuhan revitalisasi dilakukan oleh dirinya bersama bendahara.
“Untuk semua yang belanja saya dan bendahara dan terkait pembelian kerangka baja telah berkordinasi dengan konsultan dan pengawas" jelas Siti.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran P2SP dalam proses pengadaan dan pengawasan revitalisasi sekolah. Pasalnya, Ketua P2SP, Suhadi, mengaku tidak mengetahui RAB maupun proses belanja material, sementara kepala sekolah menyebut pembelian dilakukan oleh dirinya bersama bendahara serta telah dikoordinasikan dengan konsultan dan pengawas.
Dinas pendidikan, pengawas teknis, maupun instansi yang berwenang perlu memeriksa dokumen perencanaan, spesifikasi material, bukti pembelian, serta kondisi rangka baja yang telah terpasang. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan secara objektif dengan melibatkan tenaga teknis yang kompeten agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, hasil pengukuran media tersebut masih memerlukan verifikasi teknis dan pencocokan dengan dokumen pekerjaan. Belum dapat disimpulkan adanya pelanggaran atau penyimpangan anggaran hanya berdasarkan pengukuran awal dan keterangan mengenai pembagian tugas panitia.
Pewarta AM
