Monitorberita.id, Lampung Tengah – Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah didatangi tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Selasa malam (10/11/2026). Kedatangan aparat penegak hukum tersebut diduga berkaitan dengan penelusuran dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan.
Pemeriksaan yang berlangsung hingga malam hari itu dilakukan terhadap sejumlah pejabat dan staf Disdikbud Lampung Tengah. Berdasarkan informasi serta rekaman video yang beredar, beberapa Kepala Bidang (Kabid) diperiksa secara bergiliran dan diminta menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan program revitalisasi.
Sejumlah staf juga disebut turut dimintai keterangan, termasuk seseorang bernama Hendri. Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah juga dikabarkan masuk ke ruang pemeriksaan.
Namun, belum diketahui secara pasti materi pemeriksaan terhadap masing-masing pejabat karena tidak seluruh proses pemeriksaan dapat disaksikan oleh pihak luar.
Dalam kegiatan tersebut, petugas juga terlihat membawa sebuah kotak kontainer berisi sejumlah dokumen dari dalam kantor Disdikbud. Pengeluaran berkas itu disaksikan oleh wartawan dan aparat yang berada di lokasi.
Sekretaris Disdikbud Lampung Tengah, Akmaludin, membenarkan adanya kedatangan tim Kejati Lampung.
Ia menyampaikan bahwa tim yang datang berasal dari Kejati Lampung dan membawa sejumlah berkas dari ruangannya yang berkaitan dengan program revitalisasi.
Akmaludin juga membenarkan bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan program revitalisasi.
Di tengah pemeriksaan tersebut, muncul sorotan mengenai dugaan adanya praktik setoran sebesar 15 persen dari dana program revitalisasi sekolah di lingkungan Disdikbud Lampung Tengah.
Dugaan tersebut menjadi perhatian karena program revitalisasi merupakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Apabila dugaan tersebut benar, praktik pemotongan dana dapat berdampak terhadap kualitas pekerjaan serta tujuan utama program revitalisasi sekolah.
Meski demikian, dugaan setoran 15 persen tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Belum ada keterangan resmi yang memastikan adanya praktik setoran maupun pihak-pihak yang diduga terlibat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejati Lampung belum menyampaikan keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan, dokumen yang dibawa, maupun status hukum pihak-pihak yang dimintai keterangan.
Tim redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kejati Lampung dan pihak Disdikbud Lampung Tengah guna memperoleh penjelasan lebih lengkap serta memastikan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Perkembangan kasus ini patut menjadi perhatian publik, mengingat anggaran revitalisasi sekolah menyangkut kepentingan pendidikan dan masa depan peserta didik.
Red
