Opini
Oleh: Robenson Jurnalis Lampung Timur
Monitorberita.id, Lampung Timur - Detak waktu menuju perayaan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Lampung Timur seharusnya menjadi momentum kontemplasi, bukan sekadar euforia seremoni. Di usia yang tak lagi muda, Bumi Tuwah Bepadan justru dihadapkan pada pertanyaan mendasar: sudah sejauh mana kita benar-benar bertumbuh?
Perayaan ulang tahun daerah acapkali terjebak pada festival yang megah namun hampa makna. Lebih berbahaya jika agenda tersebut terkesan dipaksakan, menyenangkan segelintir sementara rakyat di akar rumput justru terbebani. Padahal, 27 tahun adalah rentang yang cukup untuk mengubah wajah sebuah kabupaten, jika ditata dengan visi dan keberpihakan yang benar.
Realitas di lapangan berkata lain. Pembangunan masih timpang. Banyak wilayah pinggiran belum tersentuh infrastruktur dasar. Jalan kabupaten berlubang, jembatan penghubung rusak, akses ekonomi tersendat. Ironisnya, ibu kota kabupaten sebagai etalase daerah pun belum memiliki identitas tata kota yang tegas. Silih berganti bupati, namun wajah Sukadana sebagai pusat pemerintahan masih generik, tanpa penanda visual dan kultural yang kuat.
Lantas, di mana simpul lambatnya kemajuan ini?
Pertama, kita harus jujur mengakui ini bukan hanya soal pemerintah. Masyarakat pun punya andil. Namun, pemerintah sebagai pemegang mandat dan anggaran memegang peran sentral. Persoalannya, pola pembangunan 27 tahun terakhir cenderung eksklusif. Lingkar pengambilan keputusan hanya diisi kelompok itu-itu saja, terjebak sistem bayar budi politik. Hasilnya, proyek berjalan, anggaran terserap, tetapi orientasinya bukan kemaslahatan publik, melainkan keuntungan kelompok.
Kedua, ada diskoneksi kultural yang akut. Pejabat silih datang, namun pemahaman terhadap akar budaya lokal Lampung Timur sangat minim. Pembangunan berjalan tanpa roh. Akibatnya, setelah 27 tahun kita kesulitan menunjuk: mana monumen, mana ruang publik, mana infrastruktur yang merepresentasikan kearifan lokal Lampung Timur? Padahal kita punya kekayaan: Siger, Tapis, lada, kopi, Way Kambas, hingga filosofi “Bumei Tuwah Bepadan”. Semua itu gagal diterjemahkan menjadi bahasa arsitektur dan tata kota.
Penelusuran di lapangan mengonfirmasi: tokoh adat, budayawan, dan pegiat lokal jarang dilibatkan sejak tahap perencanaan. Padahal merekalah yang paling paham kontur sosial dan budaya masyarakat. Mengabaikan mereka sama dengan membangun di atas tanah yang tidak kita kenal.
Kritik ini bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan alarm. Jadikan setiap masukan publik sebagai vitamin, bukan beban. Pemerintah yang alergi kritik adalah pemerintah yang menutup pintu kemajuan bagi dirinya sendiri.
27 Tahun, Identitas Masih Kabur
Usia 27 tahun adalah fase dewasa bagi manusia, seharusnya juga bagi sebuah daerah. Kedewasaan itu tercermin dari kejelasan identitas. Sayangnya, Lampung Timur belum sampai di sana. Pusat kota tak punya landmark kultural. Kawasan pinggiran tak punya diferensiasi pembangunan. Kita seperti daerah yang kehilangan kompas estetika dan arah.
Tugas ini kini berada di pundak Bupati Ela Siti Nuryamah dan Wakil Bupati Azwar Hadi. Slogan “Lampung Timur Makmur” tidak akan tercapai hanya dengan program populis. Ia butuh keberanian merombak mentalitas “lingkaran”, membuka partisipasi, dan memulai pembangunan dari rahim kebudayaan. Mulailah dengan mendengar. Libatkan para tua-tua adat, dengarkan pegiat literasi, rangkul arsitek lokal. Biarkan wajah Lampung Timur tumbuh dari tanahnya sendiri.
Karena pada akhirnya, kabupaten yang besar bukan yang paling sering pesta, melainkan yang paling tahu siapa dirinya dan mau ke mana melangkah.
