Monitorberita.id, Lampung Timur– Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menegaskan tidak anti terhadap kritik dari masyarakat terkait polemik logo dan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27. Sekretaris Daerah Lampung Timur, Rustam Effendi, menyatakan kritik justru akan dijadikan bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan.
“Pemerintah Daerah Lampung Timur tentu tidak anti kritik dari semua elemen masyarakat. Justru kritikan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam mengambil kebijakan, karena kami memahami kritik dari masyarakat adalah bentuk kepedulian terhadap Lampung Timur,” ujar Rustam, Jumat (4/4).
Ia menjelaskan, seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-27 dirancang untuk mendorong perputaran ekonomi lokal, bukan sekadar pesta seremonial semata. Pemerintah daerah, kata dia, berupaya menjadikan momentum peringatan hari jadi ini sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.
Salah satu kegiatan utama yang disiapkan adalah Festival “1001 Malam” yang akan dipusatkan di Bandar Sribhawono. Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Lampung Timur melibatkan sekitar 2.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai wilayah di kabupaten setempat.
“Semua rangkaian kegiatan HUT ke-27 tentu untuk kepentingan masyarakat. Seperti kegiatan ‘1001 Malam’, kami melibatkan 2.000 UMKM yang ada di Lampung Timur. Tentu yang diuntungkan dalam kegiatan tersebut adalah masyarakat, karena pada dasarnya semua pelaku UMKM berasal dari Lampung Timur,” jelasnya.
Menurut Rustam, keterlibatan UMKM dalam jumlah besar diharapkan mampu memberikan ruang usaha yang lebih luas, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Ia juga menilai kegiatan tersebut dapat menjadi ajang promosi bagi produk-produk lokal agar lebih dikenal.
Selain mendorong sektor ekonomi, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah. Rustam menyebut bahwa kemajuan Lampung Timur tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan semua pihak.
“Pembangunan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Perlu partisipasi aktif masyarakat, termasuk dalam menjaga budaya dan membangun daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, momentum HUT ke-27 yang mengusung tema “Lampung Timur Makmur” diharapkan dapat memperkuat sinergi tersebut, sekaligus menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh elemen masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat dan jurnalis lokal sebelumnya menyoroti polemik yang muncul, baik terkait logo HUT maupun rangkaian kegiatan yang dinilai terlalu menitikberatkan pada aspek seremonial. Mereka menilai perayaan HUT seharusnya juga menjadi refleksi terhadap berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi daerah, seperti infrastruktur, identitas tata kota, dan pelibatan tokoh adat dalam pembangunan.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memastikan bahwa berbagai masukan yang berkembang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan ke depan. Dengan keterbukaan terhadap kritik tersebut, diharapkan perayaan HUT ke-27 tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Lampung Timur.
