Monitorberita.id, Bandar Lampung – Wakil Presiden RI akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung dalam rangka membahas kesiapan infrastruktur pangan nasional menuju target swasembada pangan 2027.
Dalam agenda kunjungan tersebut, Wapres dijadwalkan menyoroti pentingnya kesiapan gudang penyimpanan beras nasional di tengah meningkatnya produksi padi. Wapres juga direncanakan akan meninjau langsung gudang Bulog dan sentra penggilingan padi di Lampung pada agenda kunjungannya.
“Produksi naik harus dibarengi kesiapan gudang. Jangan sampai hasil panen melimpah tapi penyimpanannya tidak siap. Ke depan saya juga akan meninjau langsung fasilitas Bulog dan penggilingan di Lampung,” ujar Wapres.
Sejalan dengan arahan tersebut, pemerintah merumuskan 5 langkah strategis untuk mengurai stok beras 2025-2026 sekaligus memperkuat kapasitas gudang nasional.
1. Penguraian Stok Beras 2025-2026
Pemerintah akan mengoptimalkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui operasi pasar, bantuan pangan, dan distribusi ke daerah rawan pangan guna menyiapkan ruang penyimpanan menghadapi panen raya 2026-2027.
Direktur Utama Perum Bulog menyatakan pihaknya siap menjalankan arahan pemerintah agar stok beras bergerak lebih efektif dan gudang tetap siap menyerap gabah petani.
2. Dorong Investasi Gudang oleh Penggilingan Padi
Pemerintah mendorong pelaku usaha penggilingan padi membangun gudang modern dengan dukungan pemerintah daerah melalui penyediaan lahan dan kemudahan investasi.
3. Skema KUR Bunga Rendah untuk Gudang Beras Pemerintah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus infrastruktur pangan berbunga rendah untuk pembangunan gudang berstandar controlled atmosphere storage.
Wakil Ketua Bara JP Lampung, Rian, mengatakan kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi pelaku usaha penggilingan padi di daerah.
“Kami di daerah sangat terbantu. Dengan adanya KUR khusus, penggilingan padi lebih berani investasi gudang dan serapan gabah petani bisa meningkat,” ujarnya, (12/5/2026).
4. Penyederhanaan & Pemangkasan Biaya Izin Gudang Pemerintah akan merevisi regulasi perizinan gudang beras agar proses perizinan lebih cepat dan efisien. Wapres meminta seluruh proses dapat selesai maksimal 14 hari kerja.
5. Jaminan Perlindungan Hukum bagi Investor Gudang Pemerintah juga menegaskan komitmennya menjaga iklim investasi gudang pangan agar bebas dari intervensi oknum tertentu yang dapat menghambat pembangunan.
“Jangan ada yang bermain-main dengan urusan pangan. Investor yang membangun untuk kepentingan nasional harus mendapat perlindungan,” tegas Wapres.
Menurut Rian, pernyataan tersebut memberikan rasa aman bagi pelaku usaha di daerah.
“Selama ini banyak yang khawatir karena birokrasi dan gangguan di lapangan. Sekarang ada perhatian langsung dari pusat,” katanya.
Pemerintah optimistis melalui langkah strategis tersebut target swasembada pangan 2027 dapat tercapai, dengan Lampung diproyeksikan menjadi salah satu daerah penopang utama ketahanan pangan nasional.
Red
