Monitorberita.id, Lampung Timur — Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Lampung Timur, Azohirri, mendesak aparat penegak hukum (APH) menelusuri dan memanggil pihak terkait untuk meminta klarifikasi atas dugaan penarikan dana terhadap sejumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pelaksanaan program pemerintah.
Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah ketua P3A di Lampung Timur mengeluhkan adanya permintaan sejumlah uang oleh oknum berinisial T yang disebut-sebut sebagai pendamping dari balai besar.
Azohirri mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat, khususnya petani, melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, nilai dana program yang diterima P3A mencapai sekitar Rp195 juta dan disebut diterima secara utuh tanpa potongan PPh maupun PPN.
“Program ini kan digadang-gadang untuk membantu masyarakat, khususnya petani. Informasi yang kami terima, dana sebesar Rp195 juta itu turun secara utuh, tidak ada potongan PPh maupun PPN. Tetapi setelah dana turun, justru muncul dugaan adanya penarikan atau pemotongan oleh oknum yang disebut sebagai pendamping dari balai besar. Ini yang harus dijelaskan,” tegas Azohirri.
Menurutnya, apabila dugaan penarikan tersebut benar terjadi, APH perlu memastikan apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum dan sesuai ketentuan program atau justru merupakan pungutan yang tidak dibenarkan.
“Kalau benar ada penarikan dana yang mengatasnamakan pendamping balai besar, APH harus segera memanggil dan meminta klarifikasi. Jangan sampai program yang seharusnya membantu petani justru membebani mereka,” ujarnya.
Azohirri menilai, dugaan penarikan dana juga perlu diperiksa karena berpotensi memengaruhi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan, kata dia, harus dipastikan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Kalau dana program berkurang karena ada penarikan yang tidak sesuai aturan, tentu kita khawatir kualitas pekerjaan juga akan terdampak. Pada akhirnya petani yang dirugikan,” katanya.
Ia menegaskan, IWO Lampung Timur tidak bermaksud menuduh pihak tertentu sebelum adanya hasil pemeriksaan. Namun, setiap keluhan masyarakat terkait penggunaan dana program pemerintah harus ditindaklanjuti secara transparan dan profesional.
“Kita tidak ingin menuduh siapa pun sebelum ada pemeriksaan. Tetapi kalau ada laporan dan keluhan dari masyarakat, itu harus ditindaklanjuti. APH harus memastikan apakah penarikan tersebut resmi, memiliki dasar hukum, dan sesuai ketentuan atau tidak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Azohirri meminta agar penelusuran tidak berhenti pada oknum berinisial T apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran. Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat serta asal-usul dan penggunaan dana yang diduga ditarik.
“Kalau nanti terbukti ada pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum. Tetapi jangan berhenti pada satu orang. Siapa saja yang terlibat dan ke mana aliran dana tersebut harus diungkap secara terang,” pungkasnya.
Sementara itu, dugaan penarikan dana terhadap sejumlah P3A tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk oknum pendamping berinisial T dan pihak balai besar yang disebut dalam dugaan tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak yang bersangkutan terkait dugaan penarikan dana tersebut.
Pewarta AM
