Monitorberita.id, Lampung Timur — Kontestasi perebutan kursi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lampung Timur mulai diwarnai langkah serius dari salah satu peserta bakal calon. Belum sampai pada penentuan pemimpin baru, proses Musyawarah Olahraga (Musor) justru menghadapi sorotan terkait dugaan ketidaknetralan carateker dan panitia penyelenggara.
Keberatan resmi pun diajukan. Bukan sekadar menyampaikan protes, peserta bakal calon tersebut meminta evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelenggaraan Musor, demi memastikan setiap tahapan berjalan transparan, objektif, dan sesuai aturan organisasi.
Langkah ini menjadi ujian bagi penyelenggara sekaligus pihak yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan organisasi. Sebab, di tengah harapan lahirnya pemimpin baru yang mampu membawa olahraga Lampung Timur berprestasi, kepercayaan terhadap proses pemilihan menjadi hal yang tidak kalah penting dari hasil akhirnya.
Keberatan resmi tersebut disampaikan pada 15 Oktober 2026 melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Provinsi Lampung beserta jajarannya, dengan tembusan kepada KONI Pusat dan lembaga penyelesaian sengketa olahraga yang disebut dalam surat sebagai BAORI, yang menurut pengaju telah berubah menjadi BAKI.
Salah satu peserta bakal calon Ketua Umum KONI Lampung Timur itu mempersoalkan dugaan ketidaknetralan carateker dan panitia Musor dalam menjalankan tahapan organisasi.
Melalui keberatan tersebut, pihak pengaju meminta agar proses penyelenggaraan Musor diperiksa secara menyeluruh. Pemeriksaan diharapkan mencakup tahapan pencalonan, penerapan persyaratan bakal calon, serta konsistensi panitia dalam menjalankan ketentuan terhadap seluruh peserta.
Keberatan itu juga diharapkan mendapat tanggapan yang jelas dari pihak berwenang, sehingga persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Dalam pemilihan pimpinan organisasi olahraga, netralitas penyelenggara merupakan salah satu unsur penting untuk menjaga kepercayaan peserta. Carateker dan panitia memiliki tanggung jawab memastikan seluruh tahapan berlangsung berdasarkan aturan, tanpa perlakuan berbeda terhadap bakal calon.
Karena itu, dugaan ketidaknetralan yang disampaikan dalam keberatan resmi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan pemeriksaan objektif terhadap fakta maupun dokumen pendukung.
Prinsip kesetaraan perlakuan, keterbukaan informasi, serta kepastian penerapan persyaratan menjadi hal yang perlu diperhatikan agar setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pemilihan.
Meski demikian, dugaan yang disampaikan dalam surat keberatan tersebut belum dapat dianggap sebagai pelanggaran yang terbukti. Penilaian terhadap persoalan itu tetap memerlukan pemeriksaan dan penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Peserta bakal calon yang mengajukan keberatan berharap KONI Provinsi Lampung, KONI Pusat, serta lembaga yang berwenang dapat menelaah persoalan tersebut secara serius.
Evaluasi diharapkan tidak hanya berfokus pada satu tahapan, tetapi juga mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan Musor, termasuk dasar pengambilan keputusan, mekanisme pencalonan, dan pelaksanaan aturan organisasi.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian prosedur, pihak berwenang diharapkan mengambil langkah korektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila seluruh tahapan dinilai telah berjalan sesuai aturan, penjelasan yang terbuka dan disertai dasar yang jelas juga diperlukan untuk memberikan kepastian kepada peserta serta menjaga kepercayaan terhadap penyelenggaraan Musor.
Pengajuan keberatan tertanggal 15 Oktober 2026 tersebut kini menjadi bagian dari dinamika menjelang pemilihan Ketua Umum KONI Lampung Timur. Respons dari KONI Provinsi Lampung, KONI Pusat, serta pihak terkait lainnya akan menjadi hal penting untuk menjawab persoalan yang disampaikan peserta.
Di tengah harapan masyarakat olahraga terhadap kepemimpinan KONI yang mampu meningkatkan pembinaan dan prestasi atlet, penyelesaian keberatan secara objektif menjadi langkah penting untuk menjaga persatuan di antara cabang olahraga.
Pada akhirnya, Musor bukan semata-mata arena menentukan siapa yang akan menduduki kursi Ketua Umum. Proses tersebut juga menjadi cerminan tata kelola organisasi, komitmen terhadap aturan, dan penghormatan terhadap prinsip sportivitas.
Red
