![]() |
| Ilustrasi |
Oleh: Hani Ro’ida, S.H.
Mahasiswi Program Pascasarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Monitorberita.id - Setiap pagi, di banyak rumah di kecamatan-kecamatan kecil, ada perempuan yang berangkat kerja sebelum matahari benar-benar tinggi. Ia mengenakan seragam ASN, membawa tas kerja, dan meninggalkan anaknya di rumah orang tuanya. Ia pulang ketika hari sudah gelap, kadang larut. Anaknya sudah mengantuk, dan tenaganya sendiri nyaris habis. Perempuan ini adalah ASN sekaligus single parent akibat perceraian.
Kita sering memuji perempuan seperti ini sebagai “ibu hebat” atau “perempuan tangguh”. Pujian itu tulus, tetapi sering berhenti di situ. Jarang ada yang bertanya: sebenarnya apa tanggung jawab hukum dan moralnya, dan siapa saja yang semestinya ikut memikulnya?
Dua amanah yang berjalan bersamaan
Perempuan ASN yang menjadi orang tua tunggal memegang dua amanah sekaligus. Pertama, amanah negara. Sebagai Pegawai Negeri Sipil, ia terikat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang mengatur kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja. Pelanggarannya punya konsekuensi, dari teguran hingga pemotongan tunjangan kinerja.
Kedua, amanah pengasuhan. Dalam hukum Islam, mengasuh anak (hadhanah) bukan sekadar hak, tetapi juga kewajiban. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebut pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, yaitu belum berusia 12 tahun, adalah hak ibunya. Hak itu datang bersama tanggung jawab untuk benar-benar memastikan anak terpelihara, terdidik, terlindungi, dan dibina agamanya.
Dua amanah ini sama-sama sah dan sama-sama berat. Masalahnya, jam kerja dan jam pengasuhan tidak pernah berbagi waktu dengan rapi.
Mendelegasikan tidak sama dengan melepaskan
Dalam praktik, banyak ibu menitipkan anak kepada nenek, saudara, atau kerabat. Ini wajar dan sering kali menjadi satu-satunya jalan, terlebih di wilayah yang belum memiliki layanan penitipan anak. Pertanyaannya: sampai di mana titipan itu boleh dilakukan?
Dalam kacamata hadhanah, ada perbedaan penting antara mendelegasikan tugas teknis dan melepaskan tanggung jawab. Meminta nenek menjaga anak selama ibu bekerja adalah pendelegasian tugas teknis. Itu dibenarkan, selama ibu tetap memegang pengawasan, keputusan penting, pendidikan, dan pembinaan agama anak. Sebaliknya, menyerahkan seluruh urusan pengasuhan kepada pihak lain dan tidak lagi terlibat dalam pemenuhan hak dasar anak adalah pelepasan tanggung jawab. Bentuk kedua ini berpotensi bertentangan dengan hakikat hadhanah.
Pasal 156 KHI memang menyebut nenek dan kerabat sebagai pihak yang dapat menggantikan ibu. Namun penggantian itu terjadi karena sebab tertentu, bukan semata-mata karena ibu sibuk bekerja. Selama ibu ada dan mampu, keluarga besar adalah penolong, bukan pengganti.
Hal ini tidak boleh dibaca sebagai vonis. Kelelahan itu nyata, dan tidak ada ibu yang dengan sengaja ingin menjauh dari anaknya. Pembedaan di atas justru berguna sebagai cermin: sesibuk apa pun, ada hal-hal yang tidak bisa dititipkan, yaitu perhatian, keterlibatan, dan rasa aman yang hanya bisa diberikan orang tua.
Ibu bukan satu-satunya yang bertanggung jawab
Di sinilah opini ini ingin menegaskan satu hal: tanggung jawab pengasuhan tidak boleh dibebankan hanya kepada ibu.
Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian tidak menggugurkan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah. Pasal 105 dan 156 KHI pun menegaskan hal serupa. Ketika ayah lalai atau tidak optimal menunaikan nafkah, beban ekonomi pengasuhan jatuh sepenuhnya ke pundak ibu. Dalam situasi itu, sulit adil jika kita hanya menyoroti ibu yang pulang larut dan menitipkan anak.
Instansi tempat ibu bekerja juga punya andil. Disiplin kerja adalah keniscayaan bagi abdi negara, tetapi disiplin dan kemanusiaan tidak harus saling meniadakan. Guru terikat jadwal mengajar yang sulit digeser, tenaga kesehatan terikat jam jaga, dan pegawai kecamatan terikat jam kantor serta kegiatan kedinasan.
Ketika anak sakit atau harus diantar ke sekolah, banyak ibu hanya bisa mengandalkan izin lisan atasan, tukar jadwal dengan rekan, atau, dalam keadaan terpaksa, membawa anak ke tempat tugas. Cara-cara itu bersifat darurat, bergantung pada kebaikan hati orang, dan rawan berbenturan dengan aturan. Perempuan ASN tidak semestinya dibiarkan bernegosiasi sendirian setiap kali anaknya membutuhkan.
Negara dan pemerintah daerah pun ikut bertanggung jawab. Di wilayah yang belum memiliki penitipan anak dan jarak antara permukiman dan pusat layanan cukup jauh, beban logistik pengasuhan sepenuhnya ditanggung ibu. Tanpa lembaga pengasuhan formal, ia hanya bisa bergantung pada jejaring keluarga.
Standar yang seharusnya kita pakai: kemaslahatan anak
Lalu bagaimana menilai apakah seorang ibu telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik? Ukurannya bukan seberapa banyak jam yang ia habiskan di rumah, bukan pula seberapa keras ia bekerja. Ukurannya adalah kemaslahatan anak: apakah hak anak atas pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, pembinaan agama, dan pemenuhan kebutuhannya tetap terjaga.
Dengan ukuran ini, ibu yang menitipkan anak kepada neneknya tetapi tetap memantau sekolah, ibadah, dan kesehatan anaknya sedang menjalankan hadhanah dengan baik. Ibu yang berada di rumah tetapi abai terhadap kebutuhan anak sebenarnya sedang melalaikannya. Kehadiran fisik bukan satu-satunya ukuran, dan ketidakhadiran fisik tidak otomatis berarti kelalaian.
Yang bisa dilakukan
Beberapa hal layak dipikirkan bersama. Bagi para ibu, kenali batas antara berbagi tugas dan melepas tanggung jawab, lalu sisihkan waktu yang berkualitas, sesingkat apa pun, untuk benar-benar hadir bagi anak. Bagi instansi, pertimbangkan kebijakan yang lebih ramah pengasuhan, seperti fleksibilitas pengaturan jadwal dan mekanisme izin yang jelas, tanpa mengorbankan layanan publik. Bagi pemerintah daerah, hadirkan fasilitas penitipan anak yang terjangkau. Bagi para ayah, tunaikan nafkah dan tanggung jawab yang tidak gugur oleh perceraian. Bagi masyarakat, berhentilah menilai, dan mulailah mendukung.
Perempuan ASN single parent sudah mengabdi di dua tempat sekaligus: di kantor untuk negara, dan di rumah untuk anaknya. Sudah selayaknya kita memastikan bahwa ia tidak memikul keduanya sendirian.
Profil Penulis
Hani Ro’ida, S.H. adalah mahasiswi Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung. Kajian yang ia tekuni berfokus pada pengasuhan anak (hadhanah) dan tanggung jawab perempuan ASN single parent di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur.
