 |
| Veralia Fathullah (Kabid Aset Daerah) |
Monitorberita.id, Lampung Timur – Proses penghapusan sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kini masih dalam tahapan penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Nilai bangunan yang menjadi objek penilaian tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2 miliar.
Kepala Bidang (Kabid) Aset Daerah Lampung Timur, Veralia Fathullah, mengatakan bahwa pihaknya menerima usulan penghapusan aset dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Bagian Umum.
“Kami dari bagian aset menerima usulan dari Dinas PU dan Bagian Umum,” ujar Veralia Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, dalam proses penghapusan barang milik daerah, pihaknya mengacu pada regulasi yang mengatur pengelolaan aset pemerintah daerah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
“Untuk mekanismenya kami merujuk regulasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016,” jelasnya.
Lebih lanjut, Veralia mengungkapkan bahwa proses penghapusan aset saat ini masih berada pada tahap penilaian oleh KPKNL. Berdasarkan perkiraan sementara, nilai bangunan yang menjadi objek penilaian mencapai sekitar Rp2 miliar.
“Penghapusan aset sedang tahap penilaian di KPKNL, nilai bangunan sekitar Rp2 miliar,” ungkapnya.
Terkait usia bangunan, Veralia menyampaikan bahwa bangunan tersebut dibangun pada 2015. Dengan demikian, hingga 2026, usia bangunan telah mencapai sekitar 11 tahun.
Informasi mengenai usia dan nilai bangunan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan lebih lanjut terkait penghapusan aset.
Persoalan ini menjadi perhatian masyarakat menyusul pembongkaran sejumlah ikon daerah, termasuk Patung Gajah di depan Kantor Bupati Lampung Timur dan informasi mengenai pembongkaran Patung Badak yang selama ini dikenal sebagai salah satu identitas daerah.
Masyarakat berharap proses penghapusan aset tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Terlebih, aset daerah merupakan kekayaan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya.
Selain itu, publik juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai dasar pengusulan penghapusan, hasil penilaian KPKNL, status material hasil pembongkaran, serta mekanisme pemanfaatan atau penjualan apabila aset tersebut memiliki nilai ekonomis.
Dengan demikian, proses penghapusan aset tidak hanya memenuhi prosedur administrasi, tetapi juga menjamin akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan kekayaan daerah.
Masyarakat berharap proses penghapusan aset tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Terlebih, aset daerah merupakan kekayaan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya.
Selain itu, publik juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai dasar pengusulan penghapusan, hasil penilaian KPKNL, status material hasil pembongkaran, serta mekanisme pemanfaatan atau penjualan apabila aset tersebut memiliki nilai ekonomis.
Dengan demikian, proses penghapusan aset tidak hanya memenuhi prosedur administrasi, tetapi juga menjamin akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan kekayaan daerah.
Pewarta AM
