Monitorberita.id, Lampung Timur — Pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, menuai sorotan tajam. Ketua koperasi setempat secara terbuka memprotes kualitas pembangunan yang dinilai jauh dari standar konstruksi yang seharusnya.
Protes tersebut disampaikan langsung oleh Joko, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Pakuan Aji, saat ditemui sejumlah awak media di lokasi pembangunan.
Dengan nada kecewa, Joko mengungkapkan bahwa beberapa bagian bangunan diduga tidak memenuhi standar teknis. Ia menyoroti pemasangan keramik lantai yang tidak rata serta tinggi plafon yang dinilai terlalu rendah.
“Menurut kami pembangunan ini belum sesuai dengan standar pembangunan, mas. Pemasangan keramik tidak rata dan plafon terlalu rendah,” ujar Joko kepada media Selasa (16/3/2026).
Menurutnya, berdasarkan standar konstruksi, tinggi plafon dari lantai minimal berkisar 250 sentimeter. Namun fakta di lapangan, kata dia, ketinggian plafon bangunan tersebut hanya sekitar 247 sentimeter.
“Standar jarak plafon dari lantai minimal 250 cm, tapi faktanya ini hanya sekitar 247 cm. Belum lagi pemasangan keramik lantainya juga tidak merata,” tambahnya.
Lebih lanjut, Joko mengaku heran karena dirinya selaku ketua koperasi justru tidak pernah diajak berdiskusi terkait pembangunan maupun penggunaan anggaran proyek tersebut.
“Kalau soal anggaran, kami selaku ketua koperasi tidak pernah diajak diskusi. Kami hanya mendengar selentingan dari luar nilainya berkisar antara Rp1,1 miliar sampai Rp1,6 miliar,” ungkapnya.
Ia bahkan menyarankan agar awak media menanyakan langsung kepada seseorang bernama Heri, yang menurutnya sering datang ke lokasi dan mengaku sebagai pengawas proyek.
“Kalau mau tahu pasti silakan hubungi pengawasnya, mas, Heri. Dia yang sering datang ke sini dan mengatakan dirinya pengawas,” ujarnya.
Joko berharap pihak terkait tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Ia meminta agar pembangunan yang diduga tidak sesuai standar segera diperbaiki serta melibatkan pihak koperasi dalam setiap proses pengambilan keputusan.
“Kami berharap pembangunan ini diperbaiki jika memang tidak sesuai. Kami juga berharap dilibatkan dalam diskusi pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Heri yang disebut sebagai konsultan pengawas memberikan pernyataan yang justru menimbulkan tanda tanya baru.
Menurut Heri, jika memang ditemukan ketidaksesuaian, perbaikan akan dilakukan setelah Lebaran karena proyek tersebut belum memasuki tahap serah terima.
“Kalau memang tidak sesuai itu kan belum serah terima, mas. Kalau tidak sesuai nanti setelah Lebaran akan kami perbaiki,” kata Heri.
Namun ketika ditanya mengenai statusnya sebagai konsultan pengawas proyek, Heri justru menyatakan bahwa dirinya bukan pengawas resmi.
“Aslinya bukan saya, mas. Saya hanya membantu saja. Nanti saya telepon pak kades dan ketua koperasinya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut membuat publik semakin bingung mengenai siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan pembangunan gedung koperasi tersebut.
Padahal, pembangunan yang menggunakan anggaran yang diduga mencapai miliaran rupiah itu semestinya dilaksanakan secara profesional, transparan, serta mengedepankan kualitas. Apalagi jika sumber dana berasal dari anggaran negara yang pada hakikatnya merupakan uang rakyat.
Ketidakjelasan soal pengawasan proyek, ditambah keluhan mengenai kualitas bangunan, kini menjadi perhatian masyarakat setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah desa maupun pihak pelaksana proyek terkait dugaan ketidaksesuaian standar pembangunan tersebut.
Publik pun kini menanti kejelasan: siapa yang bertanggung jawab, berapa sebenarnya anggaran proyek ini, dan apakah kualitas bangunan sudah sesuai dengan standar yang seharusnya.
