Monitorberita.id, Lampung Timur – Di tengah sorotan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah, agenda Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur justru memantik kritik keras dari sejumlah organisasi masyarakat.
LSM Gerakan Independent Pemberantasan Korupsi (GIPAK) bersama DPC Barisan Jalan Perubahan (BARA-JP) menilai kegiatan tersebut berpotensi menjadi ajang pencitraan politik dan berisiko menimbulkan pemborosan anggaran di tengah kebijakan efisiensi keuangan daerah.
Ketua Umum LSM GIPAK, Arip Setiawan, secara tegas mempertanyakan urgensi kegiatan Safari Ramadhan yang digelar pemerintah daerah. Menurutnya, kegiatan yang bersifat seremonial tersebut tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini diklaim sedang dalam masa efisiensi.
“Jika memang anggaran daerah sedang dalam kondisi efisiensi, maka kegiatan seremonial seperti Safari Ramadhan seharusnya bisa ditunda bahkan ditiadakan. Ini soal prioritas dan keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah,” tegas Arip Kamis (5/3/2026).
Ia juga menilai, kegiatan yang dilakukan dengan mengunjungi sejumlah titik di wilayah Lampung Timur itu rawan dimanfaatkan sebagai sarana membangun citra politik tertentu di tengah meningkatnya kritik terhadap kinerja pemerintahan saat ini.
“Program seperti ini sangat rawan dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan. Jangan sampai anggaran daerah justru digunakan untuk kepentingan yang tidak sepenuhnya berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Arip menilai anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Daripada menghabiskan dana untuk kegiatan yang sifatnya simbolis, lebih baik anggaran itu diarahkan untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” tambahnya.
Sorotan serupa juga disampaikan Ketua DPC BARA-JP Lampung Timur, Robenson. Ia menegaskan bahwa organisasinya tidak menolak kegiatan keagamaan, namun pemerintah harus tetap mempertimbangkan aspek rasionalitas dalam penggunaan anggaran.
“Pada prinsipnya kami mendukung kegiatan keagamaan. Namun pemerintah harus bijak dan rasional dalam mengalokasikan anggaran. Jangan sampai kegiatan keagamaan dijadikan alasan untuk menggelar acara besar yang justru membebani keuangan daerah,” kata Robenson.
Menurutnya, masih banyak cara yang lebih sederhana dan efisien untuk menghidupkan kegiatan Ramadhan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
“Pemkab bisa memanfaatkan masjid-masjid atau pondok pesantren yang ada di masyarakat. Bahkan dakwah dan kajian Ramadhan bisa dilakukan melalui media digital tanpa harus menggelar kegiatan yang menghabiskan anggaran,” jelasnya.
Robenson juga menyebut bahwa kecurigaan masyarakat terhadap agenda tersebut merupakan hal yang wajar apabila tidak disertai dengan transparansi anggaran yang jelas.
“Jika Pemkab Lampung Timur tetap nekat melanjutkan kegiatan ini tanpa transparansi yang terbuka, maka kami siap turun melakukan aksi dan mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan nada keras bahwa masyarakat Lampung Timur sudah terlalu sering disuguhi janji-janji manis tanpa realisasi yang nyata.
“Rakyat sudah cukup lelah dengan janji-janji. Yang dibutuhkan sekarang adalah bukti dan keberpihakan nyata kepada masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan oleh kedua organisasi tersebut.
Red
